Seluruh delapan fraksi di DPR RI sepakat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Delapan fraksi tersebut terdiri atas NasDem, PKS, PKB, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PAN, dan Partai Gerindra. Jumlah anggota yang tercatat sebagai pengusul berbeda di setiap fraksi, yakni NasDem 69 orang, PKS 28 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDI Perjuangan 14 orang, Golkar 13 orang, PAN 1 orang, dan Gerindra 11 orang.
Anggota Fraksi NasDem Sugeng Suparwoto menyatakan seluruh 69 anggota fraksinya mendukung pengajuan hak tersebut. Ia berharap proses pengajuan dapat dipercepat agar tidak mengganggu agenda kenegaraan lainnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit menyebut pengajuan HMP berkaitan dengan pentingnya pemenuhan persyaratan konstitusi dalam pengisian jabatan presiden dan wakil presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat memiliki dasar hukum dalam UUD 1945, Undang-Undang MD3, dan Tata Tertib DPR. Pengajuannya harus didukung sedikitnya 25 anggota DPR serta dilengkapi dokumen berisi materi dan alasan pengajuan. Khusus dugaan tidak terpenuhinya persyaratan presiden atau wakil presiden, pengusul juga wajib menyertakan bukti yang sah.
Kesepakatan lintas fraksi tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam polemik ijazah Gibran yang kini bergulir melalui mekanisme hak konstitusional DPR.
Sumber liputam6
