Badan Pembinaan Hukum dan HAM (BabinkumHAM) TNI menegaskan komitmennya untuk melindungi hak dasar masyarakat Papua melalui pelaksanaan tugas yang berlandaskan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap prajurit yang ditugaskan ke Papua dibekali pemahaman mengenai aturan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan operasi di lapangan.
Kepala BabinkumHAM TNI Laksda Farid Ma’ruf mengatakan langkah tersebut dilakukan agar seluruh personel tetap mengedepankan perlindungan hak masyarakat sekaligus mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua. TNI juga berperan dalam menjaga keamanan distribusi logistik serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sesuai arah kebijakan pemerintah.
Farid berharap seluruh elemen masyarakat turut mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif demi kelancaran pembangunan di Papua. Pernyataan itu disampaikan di tengah perhatian pemerintah terhadap kondisi keamanan di wilayah tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto mengungkapkan sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Data tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah bersama TNI dan Polri dalam upaya penanganan pengungsi serta penguatan perlindungan masyarakat di wilayah Papua.
Dikutip dari RRI.co.id
