Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan tambahan penerimaan pajak sekitar Rp500 triliun dalam dua bulan terakhir 2026, yakni November dan Desember. Upaya tersebut dilakukan untuk mengejar target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, DJP telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah tersebut meliputi kebijakan perpajakan terkait marketplace, pengurangan sanksi administratif, penerapan pajak minimum global (global minimum tax), serta penguatan komunikasi dan pengawasan terhadap wajib pajak.
Dari sisi internal, DJP juga meningkatkan kapasitas pegawai dan menata jabatan fungsional guna memperkuat pengawasan. Upaya tersebut mendorong peningkatan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65 persen pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Sementara itu, aktivitas audit meningkat sekitar 25 persen.
Selain itu, DJP terus menyempurnakan sistem Coretax dengan mengintegrasikan fitur analitik dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut diharapkan dapat mendukung pengawasan serta mengoptimalkan pengumpulan penerimaan pajak.
Berdasarkan data APBN KiTa edisi September 2026, realisasi penerimaan pajak hingga 30 September mencapai Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara rinci, penerimaan PPh nonmigas mencapai Rp809,3 triliun, PPh migas Rp43,6 triliun, serta PPN dan PPnBM sebesar Rp683,3 triliun. Sementara itu, penerimaan PBB dan pajak lainnya tercatat Rp71,4 triliun.
DJP juga memperkuat koordinasi dengan berbagai direktorat jenderal terkait untuk menjaga ketahanan APBN. Melalui optimalisasi kebijakan, pengawasan, dan sistem administrasi perpajakan, pemerintah berupaya memenuhi target penerimaan negara sekaligus mendukung perekonomian nasional.
Sumber Liputan6
