Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan penerimaan pajak Indonesia masih membutuhkan tambahan Rp514 triliun pada November dan Desember 2026 untuk mencapai proyeksi penerimaan akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun. Angka tersebut setara sekitar 98 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN. Suahasil menyampaikan bahwa tambahan penerimaan tersebut diperlukan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara. Ia pun meminta dukungan masyarakat dan media dalam mendorong optimalisasi penerimaan pajak.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan berbagai upaya untuk mengejar kekurangan penerimaan dalam dua bulan terakhir. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta sektor digital.
DJP juga memperkuat pengawasan kewajiban perpajakan dan kepatuhan wajib pajak melalui pemantauan pembayaran, pemeriksaan, audit, penagihan, hingga tindakan penegakan hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas basis penerimaan sekaligus memastikan kepatuhan di berbagai sektor ekonomi.
Selain itu, DJP akan mengoptimalkan pemanfaatan data dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi, lembaga keuangan, perbankan, dan pihak ketiga lainnya. Data tersebut akan digunakan untuk menguji serta mencocokkan informasi perpajakan yang tersedia dalam sistem Coretax.
Melalui penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi, dan optimalisasi berbagai sektor ekonomi, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak guna memenuhi kebutuhan belanja negara dan menjaga keberlangsungan APBN 2026.
Sumber: DETIK.COM
