Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyiapkan ekosistem koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama dalam mengatasi biaya logistik, keterbatasan pembiayaan, dan ketidakpastian pasar hasil tangkapan.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop, Panel Barus, mengatakan hasil riset bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Indramayu, Sukabumi, dan Lampung Timur menemukan tiga kendala utama. Persoalan tersebut meliputi mahalnya kebutuhan dasar dan sarana produksi, sulitnya akses modal, serta belum optimalnya peran pembeli yang menjamin penyerapan hasil tangkapan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kedua program ini diharapkan mengintegrasikan penyediaan sarana produksi, pembiayaan, hingga pemasaran hasil tangkapan.
Panel berharap ekosistem koperasi dapat membantu nelayan memperoleh kebutuhan melaut, seperti bahan bakar dan es, sekaligus memberikan kepastian pembeli serta harga jual yang lebih menguntungkan. Dengan begitu, nelayan diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan dapat menikmati manfaat ekonomi dari potensi perikanan.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyambut upaya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah tersebut. Ia berharap implementasi nyata segera dilakukan, termasuk dalam penyediaan solar bagi nelayan, agar potensi kelautan dan perikanan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
