Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Desakan tersebut muncul setelah ditemukan sejumlah persoalan yang dinilai berpotensi mengganggu prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam proses penerimaan peserta didik baru.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan salah satu isu yang menjadi perhatian adalah Program Sekolah Maung yang dinilai belum disertai sosialisasi dan penjelasan kriteria yang memadai. Program tersebut juga dikhawatirkan memunculkan persepsi adanya perbedaan perlakuan antarsekolah negeri sehingga perlu dikaji lebih lanjut.
Selain itu, Fraksi PDIP menyoroti berbagai kendala teknis selama pelaksanaan SPMB 2026, seperti gangguan aplikasi pendaftaran, hilangnya data peserta, perubahan peringkat secara mendadak, hingga dugaan ketidaksesuaian dalam sistem perhitungan nilai. Persoalan pada jalur domisili juga menjadi perhatian karena ditemukan kasus calon siswa yang tinggal dekat sekolah tidak lolos seleksi, sementara peserta dari lokasi yang lebih jauh justru diterima.
Fraksi PDIP juga meminta adanya transparansi terkait dasar hukum serta penggunaan anggaran pada Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK). Menurut mereka, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memastikan siswa dari keluarga kurang mampu yang diterima melalui program tersebut tetap memperoleh dukungan pembiayaan pendidikan.
Sebagai bentuk pengawasan, Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan SPMB 2026 dan berbagai kebijakan pendidikan agar berjalan secara transparan, berkeadilan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk memperoleh akses pendidikan yang layak.
Dikutip dari antaranews.com
