Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat internal yang menjelaskan posisi partainya sebagai partai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal konsep oposisi maupun koalisi sebagaimana sistem parlementer.
Megawati menjelaskan peran partai penyeimbang telah disampaikan sejak Kongres VI PDIP pada 2025. Menurutnya, demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi sehingga keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh dukungan mayoritas di parlemen, melainkan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Dalam surat itu, Megawati juga mengutip konsep responsible opposition yang diperkenalkan ilmuwan politik Giovanni Sartori. Konsep tersebut menekankan bahwa kekuatan politik harus tetap menjalankan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan stabilitas negara dan kepentingan masyarakat.
PDIP, lanjut Megawati, akan tetap mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sekaligus memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kepentingan publik. Menurutnya, politik harus menjadi instrumen untuk menjaga demokrasi yang sehat, berkeadaban, dan berkeadilan sosial, bukan sekadar sarana meraih kekuasaan.
Dikutip dari cnnindonesia.com
