Pemerintah mencatat lonjakan transaksi non-tunai di Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp642 triliun, naik 20,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kenaikan ini mencerminkan perubahan besar dalam perilaku masyarakat, khususnya dalam aktivitas pembayaran sehari-hari.
Pergeseran ke pembayaran digital didorong oleh kemudahan, kecepatan, dan efisiensi QRIS, e-banking, dan infrastruktur pembayaran digital yang semakin mapan. Hingga semester I 2025, 501 pemerintah daerah atau 91,8% telah memiliki ekosistem digital yang terintegrasi, menghasilkan nilai transaksi Rp75,3 triliun dari pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, QRIS kini telah digunakan oleh 58 juta konsumen dan 40 juta merchant, serta dapat digunakan lintas negara di Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk pembayaran operasional pemerintah daerah, memperluas layanan digital hingga wilayah 3T dengan teknologi serat optik dan satelit.
Dengan digitalisasi yang semakin meluas, transaksi non-tunai menjadi tren utama, mendorong inklusi keuangan dan memperkuat ekosistem pembayaran di seluruh Indonesia.
Sumber liputan6.com
