Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tengah memantau realisasi belanja pemerintah daerah sebagai dasar pertimbangan untuk membuka peluang pelonggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) 2026. Menurutnya, evaluasi dilakukan terhadap penyerapan anggaran pada triwulan berjalan dan triwulan pertama tahun depan, termasuk efektivitas, ketepatan sasaran, dan pencegahan kebocoran.
Hasil evaluasi tersebut akan menentukan apakah pemerintah dapat memberikan ruang tambahan untuk pos TKD pada tahun anggaran 2026. Namun Menkeu menegaskan bahwa postur TKD 2026 belum berubah, tetap sesuai APBN yakni sebesar Rp693 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi TKD 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
Pemangkasan TKD ini sebelumnya memicu keluhan sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Bali Wayan Koster yang menyebutkan bahwa TKD Provinsi Bali berkurang Rp537 miliar dan total pengurangan TKD se-Bali mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menyiapkan strategi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, termasuk rencana pembangunan infrastruktur senilai Rp1,5 triliun pada 2026.
Data DJPb Bali mencatat realisasi TKD hingga Oktober 2025 mencapai Rp10,18 triliun, atau 84,53 persen dari pagu TKD Bali. Pemerintah pusat berharap peningkatan penyerapan anggaran dapat mendorong pertimbangan penambahan alokasi TKD pada tahun mendatang.
Dikutip dari antaranews.com
