Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Politik, Idrus Marham, menegaskan bahwa wacana sistem pemilihan kepala daerah harus dilihat dalam kerangka ideologi dan falsafah bangsa, bukan semata-mata aspek teknis atau pragmatis. Menurut Idrus, demokrasi Pancasila bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan instrumen ideologis untuk menjaga persatuan dan keberlanjutan bangsa.
Idrus menekankan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi melahirkan kepemimpinan daerah yang lebih rasional, stabil, dan berbasis kapasitas, sekaligus mengurangi polarisasi sosial dan politik uang. Senada, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya konsolidasi ideologi dan penguatan wawasan kebangsaan sebagai fondasi setiap kebijakan politik nasional.
Golkar mendorong pembahasan RUU bidang politik dimulai tahun 2026 dengan keterlibatan publik, agar perubahan aturan, termasuk mekanisme pilkada, dilakukan secara hati-hati, komprehensif, dan selaras dengan jati diri bangsa serta demokrasi Pancasila.
Sumber liputan6.com
