Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan pembangunan sistem politik Indonesia harus konsisten dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945. Menurutnya, sistem kepartaian tidak dapat dipisahkan dari desain presidensialisme yang membutuhkan stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
Sarmuji menyatakan bahwa sistem multipartai sederhana merupakan bentuk sistem kepartaian yang paling sesuai dengan presidensialisme. Tanpa penyederhanaan partai politik, pemerintahan berpotensi terus menghadapi fragmentasi politik yang menghambat pengambilan keputusan strategis dan melemahkan kinerja pemerintah.
Dalam konteks itu, ia menilai parliamentary threshold sebagai instrumen konstitusional dan demokratis untuk mendorong penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah. Penolakan terhadap ambang batas parlemen, menurutnya, berisiko melahirkan sistem multipartai ekstrem yang tidak sejalan dengan karakter presidensial dan dapat mengganggu efektivitas tata kelola pemerintahan nasional.
Dikutip dari antaranews.com
