Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengusulkan pembentukan Kementerian Pangan sebagai langkah strategis memperbaiki tata kelola pangan nasional. Usulan ini disampaikan dalam RDPU Panja Penyusunan RUU Pangan bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Jaringan Petani Persada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Firman menekankan bahwa salah satu masalah utama ketahanan pangan Indonesia adalah tidak adanya satu institusi tunggal yang mengatur kebijakan pangan secara menyeluruh. Saat ini, urusan pangan tersebar di berbagai kementerian, mulai dari Pertanian, Perdagangan, BUMN hingga Sosial, yang membuat kebijakan cenderung tumpang tindih.
Menurut Firman, Kementerian Pangan akan berperan sebagai regulator, sementara fungsi eksekusi distribusi pangan akan dijalankan oleh Perum Bulog. Dengan model ini, Bulog menjadi pelaksana tunggal dalam pengelolaan cadangan pangan, stabilisasi harga, dan penyerapan gabah rakyat.
Firman menambahkan, pembentukan kementerian ini akan memperkuat pengawasan, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi koordinasi antarinstansi. Ia menegaskan bahwa RUU Pangan yang sedang disusun dapat menjadi pintu masuk untuk merumuskan desain kelembagaan pangan yang lebih efisien dan terintegrasi.
Dikutip dari antaranews.com
