DPRD Bogor menegaskan pentingnya PKS TPAS Galuga yang transparan dan memiliki mekanisme sanksi yang jelas. Ketua DPRD Bogor, Adityawarman Adil, menyampaikan bahwa perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan TPAS Galuga telah dibahas secara mendalam di Komisi I dan III serta Badan Musyawarah DPRD.
DPRD menekankan perlunya kejelasan operator resmi, Standar Layanan Minimal, zonasi, SOP darurat longsor, banjir lindi, dan kebakaran. Selain itu, penerima manfaat PKS harus jelas sebagai dasar pelaporan triwulan. Ketua Komisi I, Karnain Asyhar, menambahkan bahwa PKS harus menjamin kepastian hukum, keberlanjutan pelayanan publik, dan manfaat lingkungan, sosial, serta ekonomi bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyatakan dukungan Pemkot Bogor untuk memastikan kerja sama ini efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi warga Kota dan Kabupaten Bogor.
Dikutip dari antaranews.com
