Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa pemerintah telah mengembalikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara penuh. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pigai menjelaskan bahwa pada periode pemerintahan sebelumnya, Dana Otsus Papua kerap mengalami pemotongan. Namun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, anggaran tersebut dikembalikan ke nilai utuh dengan total mencapai lebih dari Rp12 triliun.
“Presiden menegaskan bahwa anggaran besar ini harus benar-benar dimanfaatkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua,” ujar Pigai dalam konferensi pers di Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Selain Dana Otsus, pemerintah pusat juga mengalirkan berbagai program strategis nasional ke Papua. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.
Dengan dikembalikannya Dana Otsus ke nilai penuh, Pigai menyebut total anggaran yang mengalir ke Papua hampir mencapai Rp50 triliun. Dana tersebut berasal dari Dana Otsus serta berbagai program pembangunan nasional lainnya.
Pemerintah juga menjalankan program kampung nelayan, pendidikan, serta sejumlah proyek pembangunan untuk meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat Papua.
Pigai menegaskan, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah di Papua agar mengelola dan memanfaatkan anggaran secara optimal. Fokus utama penggunaan anggaran tersebut antara lain menurunkan angka kematian ibu dan anak, mengurangi kemiskinan, menekan stunting, menurunkan angka buta huruf, serta mengendalikan inflasi dan harga kebutuhan pokok.
“Jika ini berjalan optimal, indeks-indeks hak asasi manusia dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya di Papua akan meningkat secara signifikan,” jelas Pigai.
Dikutip dari RRI.co.id
