KKP Siapkan 40.000 Lokasi Budidaya Ikan untuk Pasok Program MBG hingga 2029

KKP Siapkan 40.000 Lokasi Budidaya Ikan untuk Pasok Program MBG hingga 2029

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pengembangan budidaya ikan tematik di 40.000 lokasi hingga 2029. Program ini ditujukan untuk memperkuat pasokan pangan biru atau blue food, termasuk memenuhi kebutuhan protein bagi siswa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengembangan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi ikan sekaligus memperkuat rantai pasok pangan bergizi. Selain itu, KKP juga mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih di 5.000 lokasi guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Direktur Pengolahan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Yuwono, mengatakan pengembangan budidaya ikan tematik disesuaikan dengan preferensi konsumsi masyarakat agar hasil produksi lebih mudah diserap pasar.

Menurut Budi, program tersebut secara khusus turut mendukung pemenuhan kebutuhan protein siswa dalam program MBG. KKP ingin meningkatkan peran ikan sebagai salah satu sumber pangan bergizi bagi anak-anak.

Di sejumlah wilayah Jawa, KKP mengembangkan komoditas lele dan nila karena kedua jenis ikan tersebut termasuk dalam lima besar pilihan konsumen. Penyesuaian produksi dengan permintaan pasar diharapkan dapat menekan biaya logistik sekaligus mengurangi risiko hasil budidaya tidak terserap.

Penguatan pasokan juga dilakukan melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini mencakup pembangunan fasilitas rantai dingin, penguatan koperasi, akses permodalan, literasi keuangan, serta kemitraan dengan pembeli atau offtaker. Langkah tersebut diharapkan menjaga kualitas ikan sejak penangkapan hingga proses pemasaran dan pengolahan.

Budi menjelaskan, Indonesia memiliki potensi perikanan tangkap lestari mencapai 12,01 juta ton. Potensi tersebut menjadi peluang untuk memperkuat ketersediaan protein sekaligus mendukung industri pengolahan hasil perikanan.

Sementara itu, konsumsi ikan masyarakat Indonesia pada 2025 tercatat rata-rata 26,02 kilogram per kapita atau setara sekitar 7,3 juta ton konsumsi rumah tangga.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan, Yanti Permatasari, mengatakan peningkatan konsumsi ikan harus didukung jaminan ketersediaan pasokan, kualitas, keamanan, dan harga yang terjangkau.

Ia mengungkapkan masih terdapat kesenjangan konsumsi ikan antarprovinsi. Pada 2025, konsumsi ikan di 10 provinsi tertinggi berkisar 39,31–48,97 kilogram per kapita. Sementara itu, 10 provinsi dengan konsumsi terendah berada pada kisaran 10,66–24,37 kilogram per kapita.

Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bahkan termasuk kelompok provinsi dengan tingkat konsumsi ikan terendah. Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat edukasi, promosi, dan diversifikasi produk olahan ikan sesuai preferensi masyarakat.

Pemerintah juga memperkuat Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026. Kebijakan tersebut mencakup penyediaan ikan bermutu dan aman, kemudahan akses masyarakat, serta peningkatan minat konsumsi ikan.

Budi menambahkan, keberhasilan Gemarikan hingga 2029 tidak hanya diukur dari peningkatan konsumsi ikan. Pemerintah juga memperhatikan penurunan susut hasil perikanan dan peningkatan pemanfaatan ikan sebagai bahan baku industri pengolahan.

Sumber Liputan6