Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan peran krusial lembaga legislatif dalam memastikan APBD 2026 benar-benar berpihak kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan saat Bimbingan Teknis (Bimtek) legislator PDIP se-Jawa Barat di Bandung, Senin (02/12/2025).
Ono menekankan bahwa tahun anggaran 2026 tidak boleh dianggap rutinitas administratif biasa. Kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya menuntut legislator lebih teliti dalam mengawal setiap rupiah anggaran. Tujuannya agar dana publik efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan warga di seluruh Jawa Barat.
Prioritas APBD 2026 difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, termasuk program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Ono menekankan bahwa anggaran daerah harus menjadi instrumen nyata untuk kesejahteraan, bukan sekadar daftar program.
Selain itu, pengawasan ketat dan legislasi responsif menjadi kunci agar setiap alokasi dana berjalan efektif. Legislator di seluruh kabupaten dan kota diminta aktif memastikan program APBD 2026 memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Jawa Barat.
Dikutip dari merdeka.com
